KBR, Jakarta - Wakil ketua DPR Fadli Zon menilai hasil pemeriksaan KPK dan PPATK terhadap 43 nama calon menteri jangan sampai mengurangi hak prerogatif Presiden Joko Widodo.
Fadli mengatakan, penentuan menteri sepenuhnya hak prerogatif Joko Widodo. Sehingga hasil pemeriksaan terhadap calon menteri hendaknya hanyalah dianggap sebagai masukan.
“Kalau ada 44 calon menteri yang dikirim kepada suatu lembaga, kemudian lembaga itu semacam menseleksi bahkan menandangi yang kuning atau merah. Sehingga yang berkuasa itu siapa. Input dari lembaga itu hanya masukan saja, “kata Fadli Zon di Gedung DPR, Selasa (21/10).
Meski begitu,terkait munculnya nama calon menteri Sri Mulyani yang selalu dihubungkan dengan kasus Bank Century, Fadli Zon mengatakan akseptabilitas atau tingkat bisa diterimanya nama tersebut juga penting. Karena akan dinilai oleh masyarakat.
Sebelumnya Joko Widodo menyerahkan nama-nama calon menterinya kepada KPK dan PPATK. Kedua lembaga tersebut memberikan hasil pemeriksaan pada pekan lalu. Beberapa nama dinyatakan dianggap bermasalah karena terkait dengan kasus korupsi.
KPK Bantah Campuri Urusan Calon Menteri
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah mengarahkan nama-nama tertentu untuk calon menteri Jokowi. Menurut juru bicara KPK Johan Budi, KPK hanya memberikan keterangan hasil rekam jejak nama calon menteri yang diajukan Presiden Joko Widodo.
Kata Johan, KPK tidak mencampuri Presiden Jokowi untuk memilih calon menteri berdasarkan hasil rekam jejak KPK.
"KPK tidak pada memberikan rekomendasi untuk jangan pilih ini pilihlah yang itu, tidak ada kata-kata itu. Tetapi hanya itu tadi, termasuk posisi, nama-nama itu tidak ada posisinya, nama-nama saja," ujar juru bicara KPK Johan Budi SP di Gedung KPK, Selasa (21/10)
Sebelumnya, dari 43 nama calon menteri yang diteliti oleh KPK, terdapat beberapa nama mendapatkan hasil rekam jejak buruk. KPK memberikan warna khusus untuk nama-nama bermasalah dengan kuning dan merah.
Ada beberapa nama yang sempat terindikasi kasus korupsi seperti Muhaimim Iskandar bekas Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sempat tersangkut kasus penyuapan dalam operasi tangan KPK. Selain itu ada calon Kapolri Budi Gunawan yang memiliki rekening gendut.
Editor: Antonius Eko
