Wacana Pemekaran Komisi di Parlemen Tak Efektif

KBR, Jakarta - Rencana pemekaran komisi dan alat kelengkapan lainnya di DPR hanya untuk mengakomodasi kekuasaan Koalisi Prabowo. Menurut peneliti Formappi Lucius Karus, pemekaran komisi hanya akan menambah beban keuangan bukan untuk kepentingan masyarakat.

Kata dia, pemekaran komisi tidak menjamin kinerja parlemen lima tahun ke depan berjalan sesuai harapan. "Saya kira malah tidak efektif karena akan sangat banyak di DPR selama ini pembagian komisi dipararelkan dengan kementerian yang ada di pemerintahan," ujar Lucius ketika dihubungi KBR, Rabu (8/10).

Lucius menambahkan, parlemen ke depan harus melakukan kocok ulang penataan komisi dan mitra kerjanya selama ini. Sehingga dalam satu komisi hanya mengurusi satu urusan berhubungan dan beririsan.

"Kelihatannya komposisi 11 komisi selama ini sudah pararel dengan kelompok kementerian yang ada di pemerintahan. Penambahan komisi sekarang pasti alasannya bukan karena alasan efisensi dan positif untuk pemerintahan yang lebih baik ke depan," jelas dia lagi.

Sebelumnya, koalisi pendukung Prabowo di parlemen berniat melakukan pemekaran komisi. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengungkapkan, komisi Pertahanan dan Komisi Hukum akan dimekarkan dengan alasan agar fokus dan efisien dalam menjalankan fungsi parlemen.

Editor: Pebriansyah Ariefana