SDA Klaim Muktamar VIII PPP di Jakarta Sah

KBR, Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali menegaskan Muktamar VIII di Jakarta adalah sah. Selain itu sesuai perintah Mahkamah Partai dan Majelis Syariah PPP.

Suryadharma mengatakan, muktamar VIII Jakarta bahkan tidak menabrak aturan Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM yang ditandatangani Harkristuti Harkrisnowo. Suryadharma bahkan optimistis hasil muktamar Jakarta akan menjadi kepengurusan tunggal partai berlambang Kabah tersebut.

“Kami yakin seyakin yakinnya dengan Muktamar VIII hari ini konflik itu akan berakhir. Saya yakin seyakin yakinnya dengan Muktamar yang kita laksanakan pada hari ini DPP PPP hanya ada satu. Yaitu hasil muktamar yang kita mulai pada hari ini,” kata Suryadharma dalam sambutan pembukaan Muktamar VIII di Jakarta, Kamis (30/10).

Dalam sambutannya Suryadharma juga memohon maaf atas sikap anarkis anggota dewan dari PPP yang membalik meja dalam paripurna pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPR. Ia juga mengajak kadernya untuk tetap ikhlas engabdi pada umat.

SDA juga menyebut SK Kemenkumham terkait pengesahan PPP kubu Romahurmuzy sebagai tekanan politik terhadap kader PPP dan Koalisi Merah Putih. Suryadharma bahkan menyebut kementerian tersebut tidak konsisten dengan surat sebelumnya yang ditandatangani Dirjen AHU Harkristuti Harkrisnowo yang menyarankan islah bagi kedua kubu. Bekas menteri Agama itu bahkan menegaskan Surat Keputusan KemenkumHAM tersebut melanggar Undang Undang tentang Partai Politik.

“Tindakan Menkumham yang mengesahkan begitu saja kepengurusan Romahurmuzy  padahal ia baru sehari saja menjabat selaku menteri merupakan perbuatan yang tidak mencerminkan swikap kehati hatian dalam menjalankan tugasnya sebagai menteri. Bahkan patut diduga tindakan Menkumham sebagai bentuk intervensi dalam pemihakan secara politik yang mencampuradukkan kepentingan politik dengan pejabat Tata Usaha Negara sehingga mencederai rasa keadilan,” kata SDA.

Suryadharma menambahkan keputusan Kemenkumham bahkan melanggar asas pemerintahan yang baik. PPP Kubu Suryadharma bahkan menganggap Kemenkumham tidak cermat dan mengesampingkan hukum dan melanggar asas profesionalitas dan kepastian hukum.

Hari ini Muktamar VIII Kubu SDA digelar di Jakarta. Dalam pembukaan hadir pula sejumlah petinggi Koalisi Merah Putih, di antaranya Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Presidium KMP sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, dan Presiden PKS Anis Matta.

Editor: Pebriansyah Ariefana