Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku akan terus memperjuangkan pilkada langsung karena menurutnya Pilkada oleh DPRD lebih buruk dari Pilkada Langsung dengan Perbaikan.
Hal ini disampaikan SBY di akun Twitternya untuk menanggapi maraknya kecaman masyarakat terkait keputusan DPR yang mensahkan UU Pilkada. Kecaman juga diarahkan pada Partai Demokrat dan SBY karena plin plan terkait masalah ini.
SBY mengatakan, tengah berkonsultasi dgn tim ahli hukum tata negara tentang jalan konstitusional yang bisa ditempuh. Salah satu opsi yang dapat ditempuh adalah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
“Realitasnya, DPR telah tetapkan Pilkada oleh DPRD. Karenanya, saya tengah berupaya agar sistem Pilkada ini tidak diberlakukan,” kicau SBY.
Dia melanjutkan, pilihan di DPRD bisa transaksional. Calon Gubernur, Bupati & Walikota lebih ditentukan oleh para Ketua Umum Partai. Calon Kepala Daerah yg akan dipilih DPRD, ditetapkan para elite partai. Calon-calon ini belum tentu sesuai kehendak rakyat
“Posisi saya sangat jelas: Saya tidak pilih Pilkada oleh DPRD, karena kemungkinan politik uang akan jauh lebih besar. Kalau mereka berniat membuat Pilkada oleh DPRD itu utk bagi-bagi kursi Gubernur, Bupati & Walikota, rakyat kita dikemanakan?
Dia kemudian merinci 10 perbaikan besar yang pernah diusulkan oleh Demokrat. Menurutnya, tanpa koreksi, Pilkada Langsung akan tetap membawa ekses dan penyimpangan. Ini sebabnya PD bersikeras utk memajukan 10 perbaikan.
