SBY Akan Teken PP Divestasi Usaha Penambangan

KBR, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dipastikan segera menandatangani Peraturan Pemerintah tentang divestasi usaha penambangan.

Pelaksana Tugas Menteri ESDM Chairul Tanjung optimistis SBY meneken PP tersebut lantaran seluruh pejabat terkait sudah menandatanganinya. Pemerintah bahkan mengklaim Peraturan Pemerintah baru itu lebih tegas mengatur tentang kegiatan usaha penambangan.

“Tanpa itupun amandemen kontrak bisa ditandatangan. Asal sudah selesai, seluruh ininya sudah bisa dilakukan. (Tanpa itu ga ada dasar hukum, pak?) Kan, ada dasar hukum yang lama. Sekarang jutsru yang PP ini lebih agresif, jadi kalau kita lakukan ini, kan, lebih baik. Semua pejabat udah paraf, Insya Allah dalam satu dua hari ini ditandatangani," kata Chairul di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (2/10).

Meski begitu CT tidak akan memaksakan  amandemen kontrak karya terhadap perusahaan yang masih dalam proses renegosiasi. Ini yang akan diserahkan kepada pemerintahan mendatang. Sebaliknya, pemerintah saat ini akan meneken renegosiasi kontrak yang sudah sesuai aturan.

Sebelumnya Kementerian ESDM menyatakan 78 perusahaan pemegang KK dan PKP2B sudah menandatangani kesepakatan renegosiasi kontrak. Perusahaan itu tersidir dari 13 perusahaan pemegang KK dan 65 perusahaan pemegang PKP2B.

Editor: Pebriansyah Ariefana