KBR, Jakarta – Presiden Jokowi menegaskan kalau pemerintah menganut prinsip kehati-hatian. Itulah yang membuat Presiden belum bisa mengumumkan nama-nama menteri di kabinet yang akan dipimpinnya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Presiden Jokowi sudah menyerahkan delapan nama baru kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa rekam jejaknya. Sebelumnya KPK menolak delapan dari 43 nama calon menteri yang disetor oleh Jokowi. Kedelapan orang itu diberi rapor merah dan kuning – dan menurut KPK, warna-warna ini terkait kasus hukum yang menimpa mereka.
Dalam konferensi pers yang berlangsung selama kurang lebih 7 menit, Presiden Jokowi juga menyinggung soal kesalahpahaman yang terjadi seputar acara di Tanjung Priok. Pada Rabu (23/10/2014) malam, rombongan wartawan Kepresidenan diboyong ke Terminal 3 Tanjung Priok. Semua wartawan mengira kalau acara tersebut adalah pengumuman soal kabinet. Namun menurut Jokowi, ini semua masih direncanakan.
Berikut adalah pernyataan lengkap Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana pada Kamis (24/10/2014) malam:
“Kemarin kamu-kamu kumpul di Tanjung Priok. Yang ngumpuliin di sana siapa?”
Biro pers kan mengumpulkan ke sana. Wartawan Kepresidenan kan mengikuti agenda biro pers.
“Kita itu baru menyiapkan tempat, kok kamu bilang dibatalkan. Yang membatalkan itu siapa?”
Biro Pers kan sediakan mobil...
“Ya kamu tanya Biro Pers. Kita belum menganukan apa-apa, kok kamu bilang batal. Siapa yang batal?” (tertawa)
Jadi Bapak kemarin tidak ada agenda?
“Nggak ada. Itu mempersiapkan. Kamu nungguin di sana, ngomongnya batal, nggak datang, lha yang mau datang itu siapa?
Dulu katanya tidak butuh banyak waktu untuk umumkan kabinet?
“Bisa sehari, dua hari, tiga hari, secepat-cepatnya. Kita ini menganut prinsip kehati-hatian. Waktu kita sampaikan ke KPK, kan ada yang harus kita ulang lagi. Kita menyampaikan lagi ke KPK lagi dong, dari awal lagi. Sampai sekarang, ini belum keluar rekomendasi dari KPK.”
Jadi ini nunggu rekomendasi KPK?
“Ya iya dong. Yang kemarin dari sana direkomendasikan tidak boleh kan kita harus berikan yang baru lagi. Kamu harus ngerti... ada ceritanya itu. Masa nungguin di Tanjung Priok, siapa yang suruh tunggu di sana?”
Rencana pengumuman kabinet?
“Sampai detik ini dari KPK belum.”
Berapa hari yang ditunggu?
“Kamu tanya ke KPK dong, kok tanya ke saya. Begitu KPK menyampaikan, detik itu juga kami umumkan.”
Kenapa tunggu dari KPK?
“Kemarin kan ada yang tidak boleh dari KPK. Yang pertama itu. Yang kedua, kita minta pertimbangan DPR karena ada yang digabung, ada yang dipecah, nomenklaturnya jadi berubah. Kamu ya jangan cari tahu sendiri, ke Tanjung Priok sendiri, nunggu... yang nyuruh kamu nunggu itu siapa? (tertawa). Beritanya jadi simpang siur karena kamu ini....”
Soal 34 kementerian, betul?
“Nanti simpang siur. Saya umumkan kalau sudah pasti orangnya, pasti jumlahnya. Jangan nanti semuanya bolak balik lagi. Masih dalam proses, kamu tanya-tanya terus.”
Sebelum pelantikan kan bilang kalau nggak butuh waktu lama?
“Secepat-cepatnya. Kan ada proses. Harus ke Dewan. Harus ke KPK. Kalau kemarin ke KPK, semuanya bersih, sudah langsung diumumkan.”
Waktu menunggu kan pengaruhi kinerja dewan?
“Kita sudah minta pertimbangan langsung dari DPR. Dari dewan dipersilakan, tapi dari KPK kan belum. Kita pingin semuanya cepat supaya dua-duanya jalan.”
Ada deadline?
“Ya kita mau secepat-cepatnya. Yang dari kita sudah, yang dari KPK belum.”
Ada proses fit and proper?
“Nggak ada. Ada rekam jejak, ada yang mendatangi, kanan kiri, sudah ada kehati-hatian di PPATK dan KPK. Tapi semuanya perlu waktu.”
