Ponpes: Program Deradikalisasi Kemenag Tidak Maksimal

KBR, Jakarta – Program deradikalisasi yang diberikan ke sejumlah pondok pesantren oleh Kementerian Agama dinilai tidak maksimal. Terutama untuk meredam pemikiran terorisme.

Pimpinan Pondok Pesantren Annur Wonocolo di Surabaya, Imam Ghazali Syaid menilai Kementerian Agama seharusnya mengikutsertakan pondok pesantren yang dikenal dengan paham radikalnya. Selain itu, untuk meredam pemikiran radikal secara keseluruhan di Indonesia harus dilakukan bersama-sama seperti pemerintah dan juga masyarakat.

“Kalau tidak diimbangi oleh gerakan kolektif yah meskipun ada hasil tidak maksimal. Ini harus bersama-sama harus menjadi gerakan budaya. Yah pokoknya anti kekerasan. Kekerasan itu ada tempatnya, kekerasan bukan di era saat ini tetapi ada di pertempuran , peperangan. Harusnya menjadi gerakan kolektif tidak hanya kementerian agama,” ujar Imam saat dihubungi KBR, Kamis (30/10).

Sebelumnya, Sekitar 150-an santri di Jawa akan mendapatkan program deradikalisasi dari Kementerian Agama bulan depan. Santri-santri ini direkrut dari 50-an pondok pesantren yang ada di Jawa.

Tujuannya, memberikan pemahaman dasar agama yakni sikap welas asih. Program yang bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi ini akan lebih banyak diisi dengan pertukaran pemikiran dan diskusi antara pemateri dengan peserta.

“Harusnya pesantren yang cenderung ke tindak kekerasan itu kan sudah diketahui. Justru itu yang harus ikut, kalau yang lain tidak begitu penting. Kalau pesantren pada umumnya tidak terlibat dalam gerakan itu,” tutup Imam.

Editor: Pebriansyah Ariefana