KBR, Jakarta - Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama menyatakan Presiden Jokowi tidak bisa ditekan partai politik dalam pemilihan menteri, khususnya dalam memilih calon menteri dari kalangan profesional. Kata Ahok, Jokowi ingin mencari calon menteri dari pimpinan perusahaan swasta dan BUMN yang terbukti berhasil.
"Pak Jokowi tadi bisik-bisik sama saya sangat tegas kok. Pak Jokowi katakan kita mau tarik (menteri) orang kerja semua. Beliau mah gak bisa diteken. Pak Jokowi lebih keras dari saya loh jangan salah. Aku diteken-teken mungkin masih lembek jadinya. Kalau beliau mah gak ada, kalau sudah putus A ya A. Saya tahu benar di sini dua tahun. Ngomongnya juga pendek, gak banyak ngomong," kata Ahok di Balaikota, Rabu (22/10/2014).
Presiden Jokowi sempat mengatakan kalau calon menterinya tidak boleh rangkap jabatan sebagai perangkat parpol demi menghindari kepentingan politik menteri.
Stabilo merah dan kuning
Sementara itu Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto mengaku kecewa atas pemberitaan terkait calon menteri Joko Widodo yang mendapat tanda merah. Menurutnya, pengungkapan nama-nama yang mendapat tinta merah itu merupaan pelanggaran rahasia negara. Sebab, dokumen itu seharusnya hanya diberikan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ke Presiden Joko Widodo dan bukan untuk diungkapkan ke publik.
" Ini kan menjadi spekulasi, hingga akhirnya muncul analisis, akhirnya muncul orang dicap sebagai warna-warna. Sehingga sekali lagi, seluruh proses yang bertujuan baik untuk membangung pemerintahan yang bersih, yang seharusnya kita dukung bersama tanpa unsur politisasi,” tutur Hasto saat ditemui di rumah Megawati Soekarnoputri, Rabu (22/10/2014).
“Yang awalnya berniat baik akhirnya bisa ditafsirkan dengan berbagai macam bentuk spekulasi yang tujuannya juga bisa mendeskreditkan orang per orang. Misalnya tiba-tiba saya dicap merah. Anda bisa bayangkan kan? Nah ini kan seharusnya masuk hal yang sifatnya rahasia.”
Ketua KPK Abraham Samad meminta Presiden Jokowi responsif terhadap penilaian yang sudah diberikan KPK terhadap 43 calon menteri yang diajukan Jokowi. Abraham Samad meminta Jokowi tidak memilih menteri yang dapat rekomendasi tanda merah atau negatif dari KPK karena berpotensi terkena masalah hukum.
Dari 43 nama calon menteri Jokowi, delapan di antaranya mendapatkan predikat warna merah dan kuning. Delapan nama itu dinilai berpotensi terkena masalah hukum korupsi.Beberapa nama yang sempat terindikasi korupsi adalah Muhaimin Iskandar yang sempat terseret kasus pemerasan oleh pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Editor: Citra Dyah Prastuti
