Pengamat: Persyaratan Menteri Ketat, Jokowi Molor Umumkan Kabinet

KBR, Jakarta – Ketatnya persyaratan calon menteri menjadi salah satu penyebab molornya pengumuman kabinet oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (22/10) malam.

Menurut pengamat politik, Ikrar Nusa Bhakti, salah satu persyaratan itu adalah calon menteri tidak tersangkut masalah hukum dan korupsi.

Apalagi, kata dia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga telah merekomendasikan pencoretan delapan nama yang telah diajukan presiden dan tim transisi.

Ikrar juga tak melihat adanya intervensi dari partai pengusung Jokowi dalam menentukan nama-nama menterinya.

"Saya pikir dia (Presiden Jokowi, red.) tidak tersandera oleh ketua umum partai PDIP ya. Tetapi dia tersandera oleh janji politiknya sendiri yang dia katakan ingin bangun kabinet yang capable, kerja-kerja dan kerja, tidak terkena kasus korupsi, HAM kemudian bisa mengikuti pola kerja presiden yang terus bekerja," ujar Ikrar Nusa Bhakti.

Menurutnya, masyarakat harus bersabar menanti pengumuman orang-orang yang duduk di kursi kabinet. Hal itu lantaran Jokowi ingin para menteri bisa fokus bekerja.

Presiden Jokowi membatalkan pengumuman nama-nama kabinetnya semalam di Tanjung Priok. Tak ada penjelasan mengenai pembatalan acara tersebut. Padahal panitia telah menyiapkan tempat acaranya, lengkap dengan tenda untuk tamu dan para menteri, serta panggungnya.

Editor: Anto Sidharta