Pengamat: Amandemen UUD 1945 Soal Pilpres, Picu Kerusuhan Politik

KBR, Jakarta - Wacana revisi undang-undang dan amandemen UUD 1945 yang mengembalikan pemilihan presiden ke MPR memicu kerusuhan politik. Menurut Pengamat Politik dan Kebijakan Publik UNDIP Teguh Yuwono, wacana yang digelontokan koalisi Prabowo  untuk mengamandemen pemilihan presiden ke MPR merupakan kemunduran politik. (Baca: Golkar: Rencana Amandemen UUD 1945 Bukan karena Jokowi Menang Pilpres)

"Ini kemunduran politik kalau sampai amandemen kembali pemilihan presiden ke MPR, kan itu artinya kedaulatan rakyat tidak di rakyat, tetapi oligarki. Kekuatan oligarki KMP, kalau ini dipaksakan akan terjadi perlawanan masyarakat. Yang menakutkan adalah kalau tragedi politik 1998 terulang kembali, saya kira ini berbahaya," ujar pengamat politik dan kebijakan publik UNDIP Teguh Yuwono ketika dihubungi KBR, Sabtu (11/10)

Sebelumnya, koalisi pendukung Prabowo di parlemen mewacanakan untuk mengamandemen UUD1945 dan mengembalikan pemilihan presiden ke MPR. Selain itu, koalisi pendukung Prabowo juga akan merevisi seratusan lebih undang-undang bidang migas, hukum, pemberantasan korupsi dan pemerintahan.

Editor: Nanda Hidayat