KBR, Jakarta - Sekretaris PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo menyatakan penandatanganan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pilkada hanyalah kebohongan SBY.
Ini lantaran pemerintahan SBY adalah yang pertama kali mengusulkan lewat Amanat Presiden (Ampres) untuk mengubah sistem pilkada. Selain itu, sikap partai SBY untuk walk out meninggalkan sidang paripurna, memuluskan sistem pilkada DPRD disahkan.
"Niat presiden untuk Perpu bagus, karena sesuai dengan kehendak rakyat. Pak SBY juga sadar bahwa dua kali beliau jadi presiden dipilih langsung oleh rakyat. Tapi harus diingat, yang mengusulkan perubahan pilkada sampai ke pilpres dari pemilihan langsung ke DPRD ya pemerintahannya SBY," kata Tjahjo.
Tjahjo menambahkan SBY yang akan hadir dalam Forum Bali Demokrasi sudah mengkhianati rakyatnya sendiri. Sekjen PDIP itu pun yakin, aksi walk out yang dilakukan Partai Demokrat bulan lalu sudah disepakati oleh Koalisi Prabowo. Ini terbukti dari rencana pencalonan Ketua Fraksi Demokrat, Nurhayati Assegaf sebagai Ketua MPR dalam pemilihan pimpinan MPR, Senin (6/10).
Editor: Antonius Eko
