KBR,Jakarta - Koalisi Pendukung Joko Widodo dinilai menghambat kinerja pemerintah dengan membuat DPR tandingan.
Pengamat Politik dari Saiful Mujani Research and Consulting, Jayadi Hanan mengatakan, koalisi pendukung Jokowi lebih baik mengedepankan musyawarah dibandingkan tersebut. Meskipun demikian, Jayadi juga menilai sikap koalisi pendukung Prabowo yang cenderung mendikte turut berperan dalam munculnya DPR tandingan tersebut.
"Dua-duanya ini tidak mau move on. KIH terlalu curiga, KMP nya terlalu mendikte. Itu yang jadi persoalan. Harusnya mereka kembali ke azaz undang-undang. Semua keputusan harus berlandaskan musyawarah mufakat," jelas Jayadi
Sebelumnya, Koalisi Jokowi yang terdiri dari PDI Perjuangan, Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Hanura, plus Partai Persatuan Pembangunan versi Romahurmuziy mengajukan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR saat ini.
Kubu PDI Perjuangan lantas mengajukan paket pimpinan DPR baru, yakni Pramono Anung sebagai ketua, didampingi Abdul Kadir Karding dari PKB, Syaifullah Tamliha dari PPP, Patrice Rio Capella dari Nasdem, dan Dossy Iskandar sebagai Wakil Ketua DPR.Namun, melalui media sosial twiter Pramono justru menyatakan menolak adanya DPR tandingan.
Editor: antonius Eko
