KBR, Jakarta- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Suryadharma Ali dipastikan bakal menentukan arah kebijakan politiknya dalam Muktamar VIII bertema Islah Nasional Untuk Rakyat. Muktamat juga menargetkan pembentukan pengurus dan ketua umum baru.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali mengatakan, selain menyerahkan jabatannya sebagai ketua umum, muktamar juga akan membahas ulang AD/ ART Partai berklambang Kabah itu.
“Dari Ketua umum yang baru dibentuklah kepengurusan yang baru. Lalu bisa jadi dalam muktamar ini juga memutuskan tentang arah politik Partai Persatuan Pembangunan selama lima tahun ke depan,” kata Suryadharma di Jakarta, Kamis (30/10).
Sejumlah nama calon ketua umum baru lainnya di antaranya Efiardi Ashda, Rudi Arifin dan Muqowam. Suryadharma memastikan seluruh DPW PPP di seluruh Indonesia bakal hadir dalam muktamar VIII Jakarta. Dia mengklaim. 28 provinsi sudah menyatakan akan hadir.
Sementara itu, Suryadharma Ali membantah kabar yang menyebut Ketua Majelis Syariah KH Maimun Zubair mendesak penghentian muktamar VIII Jakarta. Suryadharma bahkan mengatakan, muktamar VIII ini difasilitasi Mahkamah Partai dan Majelis Syariah. Peserta muktamar bahkan antusias hadir meski SK Kemenkumham sudah menetapkan PPP kubu Romahurmuziy adalah legal.
“Saya dapat laporan semalam peserta muktamar luar biasa. Walupun telah terbit SK Kemenkumham yang kita perkirakan akan membuat gamang peserta, nyatanya luar biasa,” tambahnya.
Menurut Suryadharma, Muktamat VIII di Jakarta merupakan tindak lanjut keputusan Dirjen AHU Kemenkumham yang memerintahkan Islah kedua pihak yang bertikai. Lantaran islah tak tercapai, Mahkamah Partai pun memerintahkan majelis syariah untuk mengambil alih terkait pelaksanaan muktamar kubu SDA. Suryadharma bahkan menyebut undangan internal muktamar kepada seluruh DPW juga ditandatangani Ketua Majelis Syariah Maimun Zubair.
Editor: Antonius Eko
