KBR, Jakarta - Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengancam bakal memberikan wewenang pada Majelis Syariah Partai untuk mengambilalih kewenangan pengurus harian partai. Ini dilakukan menyusul kisruh yang melanda partai berlambang kabah tersebut terkait penyelenggaraan Muktamar Partai.
Ketua Mahkamah PPP Chuzon Chumaidy mengatakan, aturan penyelenggaraan muktamar mengacu pada hasil muktamar ketujuh lalu, dimana harus ditandatangani oleh Suryadharma Ali sebagai Ketua, dan Muhammad Romahurmuziy sebagai Sekretaris Jenderal.
"Pengurus DPP PPP dalam poin satu, selaku eksekutif PPP di tingkat nasional adalah; Pengurus DPP yang susunan personalianya adalah sesuai keputusan muktamar ketujuh di Bandung. Yaitu; Ketua Umumnya Suryadharma Ali, dan Sekjennya Romahurmuziy. Nah maka dari itulah, muktamar yang sah adalah muktamar yang diselenggarakan oleh Suryadharma Ali dan Romahurmuziy," katanya kepada pewarta.
Untuk itu, Chuzon meminta agar kedua kubu yang berselisih melakukan islah atau berdamai.
Sebelumnya, kubu Muhammad Romahurmuziy berencana menyelenggarakan Muktamar pada pekan ini. Sedangkan kubu Suryadharma Ali telah memutuskan penyelenggaraan Muktamar dilaksanakan pada 23 Oktober mendatang.
Editor: Antonius Eko
