KPK Tagih Menteri Kabinet Jokowi Serahkan Laporan Harta

KBR, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengirimkan surat permohonan laporan harta kekayaan ke menteri-menteri pemerintahan Jokowi. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, seluruh menteri dalam kabinet kerja Jokowi akan mendapatkan surat dari KPK.

Meskipun menteri tersebut sudah melaporkan hartanya di pemerintahan yang lalu, KPK tetap akan meminta laporan harta kekayaan dari orang-orang yang kini menjabat menteri di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"LHKPN sudah sebagian, sedang kita susun untuk menyurati para menteri di kabinet Jokowi untuk melaporkan harta kekayaannya. Ini lagi disusun, tentu nanti semuanya yang disurati bukan sebagian. Kemarin saya cek, itu lagi dibuatkan suratnya," ujar Johan di Gedung KPK, Rabu (29/10).

Johan menambahkan, surat permohonan laporan harta kekayaannya yang dilayangkan kepada menteri Jokowi sebagai bentuk kewajiban dari lembaga KPK untuk meminta laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Kata Johan, beberapa menteri yang sudah melaporkan hartanya di periode lalu salah satunya adalah Tjahjo Kumolo yang melaporkan hartanya pada tahun 2010.

Namun, menurut Johan, data LHKPN Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo belum bisa dirilis dalam lembaran negara karena masih ada dokumen yang perlu diklarifikasi. Klarifikasi hingga kini belum rampung karena ada kekurangan dokumen yang belum diserahkan Tjahjo Kumolo.

"Tjahjo sudah lapor tahun 2010, tapi belum dituangkan dalam lembaran negara karena dokumen yang perlu diklarifikasi hingga sekarang," jelas Johan.

Editor: Pebriansyah Ariefana