KBR, Jakarta- LSM HAM Kontras menyatakan permasalahan HAM dalam negeri menjadi salah satu PR besar bagi pemerintah Indonesia, setelah dipilih kembali sebagai anggota Dewan HAM PBB mewakili Asia Pafisik. Indonesia kembali sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2015-2017.
Koordinator Kontras Harris Azhar mengatakan terpilihnya Indonesia, merupakan teguran dunia internasional terhadap pemerintah yang gagal memenuhi dan melindungi hak asasi warganya.
Karena itu, aspek perlindungan, kata Haris, wajib diperhatikan pemerintahan Jokowi-JK. Misalnya saja menciptakan perdamaian di Papua, perlindungan terhadap identitas masyarakat adat dan kelompok minoritas, termasuk menciptakan kebebasan beragama bagi warganya.
Selain urusan dalam negeri, Indonesia pun mesti aktif menjaga perdamaian dunia.
“Perspektif kemanusiaan, ada pendekatan kebijakan. Nah tugas konkrit apa yang signifikan dalam penyelesaian konflik kawasan kayak Korea Utara, Timur Tengah,” kata Harris.
“Dalam catatan Kontras, perspektif Indonesia buat Timur Tengah dan Korea Utara itu berbeda. Kalau di Timur Tengah, Indonesia aktif bersama negara negara Islam. Tapi untuk Korea Utara, Indonesia diam dalam rangka menjaga hubungan diplomatik. Padahal secara ekonomi dalam bisnisnya Indonesia merugi lho.”
Harris menambahkan, Indonesia wajib menepati komitmennya dalam setiap kebijakan global. Karenanya Harris menyayangkan kebijakan luar negeri Indonesia terkait konflik di kawasan Korea.
Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss bersama negara Asia lainnya seperti Bangladesh, Indiadan Qatar. Tahun 2009 lalu Indonesia yang saat itu diwakili Dubes Dian Triansyah Djani bahkan terpilih menjadi Wakil Presiden Dewan HAM PBB, mewakili kelompok Asia.
Editor: Citra Dyah Prastuti
