KBR, Jakarta - Presiden Terpilih Joko Widodo mengingatkan pemerintahan Indonesia masih menganut sistem presidensial. Dalam sistem ini presiden berkuasa memilih pejabat negara.
Ini diungkapkan Jokowi menyusul rencana koalisi Prabowo yang bakal menggunakan hak vetonya menentukan 100 posisi strategis. Jokowi menegaskan seluruh komponen negara harus bekerja untuk kepentingan rakyat.
“Semangat kita mestinya setelah pilpres selesai, mestinya semangatnya harus sama untuk memperbaiki negara ini, membenahi negara ini, mensejahterakan rakyat kita. Semuanya harus semuanya ke situ.Tidak ada semangat jegal menjegal,” tegas Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (09/10).
“Nanti tarungnya lima tahun lagi, tidak apa-apa. Semangat jegal menjegal. Pikir saya enggak ngerti pikiran seperti apa kalau semangatnya jegal menjegal. Ini untuk rakyat lo, untuk bangsa dan negara. Bukan untuk kepentingannya Jokowi,” tambahnya.
Sebelumnya, harian Asian Wall Street Journal melaporkan koalisi Prabowo bakal mengajukan kekuatan veto atas 100 posisi yang merupakan kewenangan presiden. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djoyohadikusumo mengatakan, veto akan dilayangkan salah satunya untuk menentukan kepala kepolisian Indonesia, panglima TNI, anggota Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.
Hashim, yang merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia itu, beralasan langkah itu merupakan aksi oposisi aktif terhadap pemerintahan koalisi jokowi.
Editor: Antonius Eko
