KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana mengevaluasi calon menteri yang bakal masuk kabinetnya. Meski begitu ia tidak menjelaskan seperti apa evaluasi yang akan dilakukan.
Ia juga menolak menjelaskan hasil pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap semua kekayaan calon menteri. Namun Jokowi memastikan Kabinetnya akan diumumkan secepatnya.
Sementara iru, Jokowi diyakini akan mengikuti hasil penelusuran KPK dan PPATK tentang rekam jejak calon menterinya.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengatakan ini lantaran Presiden Joko Widodo menginginkan menteri yang tak hanya pintar namun juga tidak terkait dengan kasus korupsi. Nurhayati pun mengapresiasi langkah Jokowi yang minta masukan ke KPK dan PPATK.
“Saya kira penunjukan menteri di kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Jadi yakin Pak Jokowi akan menujuk menteri-menterinya yang terbaik untuk mewujudkan impian rakyat Indonesia. Jadi tak perlu kuatir,” kata Nurhayati Ali Assegaf di Gedung DPR.
Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sejumlah calon menteri untuk Kabinet Jokowi berpotensi menjadi tersangka. Namun KPK menolak mengungkapkan nama yang diduga terlibat korupsi tersebut.
Menanggapi hal itu, Indonesian Corruption Watch (ICW) mendesak Jokowi untuk menunda pengumuman kabinetnya. ICW juga meminta Jokowi untuk memastikan kabinetnya berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Jokowi sendiri punya 14 hari sejak pelantikannya sebagai presiden untuk mengumumkan Kabinetnya.
Editor: Antonius Eko
