KBR, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk melibatkan masyarakat dalam penentuan komposisi kabinetnya.
Koordinator Kontras Haris Azhar mengatakan, tujuannya agar tidak terjadi lagi penyalahgunaan posisi kementerian untuk menjadi lumbung uang partai politik atau kepentingan kelompok.
Selain itu kata dia, Jokowi harus memaksimalkan masa 14 hari untuk mengumumkan susunan kabinet sebagaimana ditentukan dalam undang-undang kementerian negara.
“Oleh karena Jokowi jangan menggali kuburannya sendiri dengan mengakomodir kepentingan orang-orang yang memang sedang melidungi praktek bisnis, praktek kejahatan dan potensial crimenya. Oleh karenanya kami mengusulkan ruang mitigasi harus dibuka seluas-luasnya untuk masyarakat,” tegas Haris.
“Jadi 14 hari ini kami meminta bukan pepesan kosong, supaya diisi oleh kepentingan dan harapan publik seluas-luasnya. Kalau ini gagal akan ada arus kekecewaan yang mulai tumbuh membesar. Sementara Jokowi muncul karena membuka ruang keberpihakan buat masyarakat.”
Haris Azhar menambahkan, Jokowi juga harus melibatkan Komnas HAM, Ombudsman, Ditjen Pajak dalam proses seleksi calon menteri selain KPK dan PPATK. Nantinya kata dia, Jokowi wajib hukumnya mencoret nama calon menteri terkait hasil rekomendasi dari berbagai lembaga tersebut mengingat ada beberapa nama yang diajukan oleh Jokowi kepada KPK dan PPATK yang terindikasi korupsi.
Editor: Antonius Eko