KBR, Jakarta - LSM lingkungan Greenpeace, Walhi, dan kelompok masyarakat sipil mendesak Presiden Joko Widodo blusukan ke wilayah kebakaran hutan. Wilayah ini antara lain Riau, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Papua.
Direktur Pusat Studi Bencana Universitas Riau, Haris Gunawan mengatakan, pemerintahan sebelumnya tidak berbuat banyak menyelesaikan asap. Karena itu Jokowi selaku presiden baru harus langsung melihat kondisi terbaru di daerah-daerah terdampak asap.
"Itu new hope-nya ada di Jokowi. Tapi kita harus pesankan pada Jokowi, jangan dengan cara yang lama. Jangan hanya mendengar dari pembantu-pembantunya beliau. Harus thinking out of the box. Bagaimana jokowi bisa menjadi tokoh sentral untuk menyelesaikan persolan asap," kata Haris di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (28/10) siang.
"Pemerintah harus membuktikan dirinya tidak lalai. Salah satunya Jokowi ke lapangan," tambah Direktur Eksekutif Walhi, Abetnego Tarigan.
Haris Gunawan menjelaskan, bencana asap di Riau sudah terjadi 17 tahun. Pada 2014 saja, Indonesia telah merugi Rp 15 triliun akibat asap. Ditambah, ada 58.000 orang terserang infeksi saluran pernafasan atas (ISPA).
Pada 2014, pemerintah juga menggelontorkan Rp 150 miliar untuk modifikasi cuaca dan pengerahan personil TNI.
Kelompok masyarakat sipil ini akan menyerahkan surat berisi desakan blusukan ini. Rencananya mereka akan ke Istana siang ini juga.
Editor: Antonius Eko
