KBR, Jakarta - Koalisi Masyarakat Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) memberikan 3 rekomendasi kepada pemerintahan Jokowi-JK terkait pelanggaran HAM yang terjadi selama 40 tahun terakhir.
Menurut aktivis Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran Zaenal Mutaqien, 3 rekomendasi yang diberikan untuk memperkuat penuntasan kasus pelanggaran HAM yang belum diselesaikan di era pemerintahan SBY. Selain itu, rekomendasi tersebut juga memberikan hak rehabilitas dan reparasi korban HAM.
"Dari serangkaian kekerasan ini apa yang harus dilakukan oleh negara. Rekomendasi pertama adalah untuk pemerintahan baru itu memastikan untuk jaksa agung dipilih yang berintegritas dan pro hak asasi manusia. Nantinya dia akan menindaklanjuti segala laporan dari Komnas HAM. Kedua, terkait dengan usulan kepada pemerintahan baru untuk membuat kebijakan tertentu yang berkait dengan adanya proses pengungkapan kebenaran terkait pelanggaran HAM masa lalu," ungkap Zaenal ketika dihubungi KBR, Rabu (1/10)
Zaenal menambahkan rekomendasi yang akan diserahkan kepada pemerintahan Jokowi-JK mengundang pelapor khusus PBB tentang kebenaran, keadilan, reparasi dan jaminan ketidakberulangan ke Indonesia untuk menilai capaian dan kendala-kendala terhadap proses keadilan transisional di Indonesia.
Editor: Pebriansyah Ariefana
Ini Rekomendasi Soal Pelanggaran HAM 40 Tahun Terakhir
KBR, Jakarta - Koalisi masyarakat Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) memberikan 3 rekomendasi kepada pemerintahan Jokowi-JK terkait pelanggaran HAM yang terjadi selama 40 tahun terakhir.

NASIONAL
Rabu, 01 Okt 2014 18:53 WIB


Jokowi, HAM
Kirim pesan ke kami
WhatsappRecent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Strategi Perempuan Pengemudi Ojol Mengatasi Cuaca Ekstrem (Bag.4)
Arab Saudi Bangun Taman Hiburan Bertema Minyak di Tengah Laut
Menguji Gagasan Pangan Cawapres
Mahfud MD akan Mundur dari Menkopolhukam, Jokowi: Saya Sangat Hargai