Jaringan Aksi Timor Timur dan Indonesia (ETAN) mengecam keras keputusan Presiden Joko Widodo yang menunjuk Ryamizard Ryacudu sebagai Menteri Pertahanan. Koordinator ETAN, John M. Miller menyebut, keputusan ini menunjukkan Jokowi tak serius mempromosikan hak asasi manusia.
“Mungkin prioritas utama pemerintahan Jokowo adalah memerangi korupsi, sehingga dia tidak memerhatikan catatan HAM terhadap Ryamizard. Kami meminta Jokowi juga peduli pada urusan HAM,” tambahnya.
Saat berkampanye, Jokowi kerap menyuarakan keadilan bagi para korban pelanggaran HAM masa lalu, termasuk dalam peristiwa kerusuhan 1998. Dia juga berjanji akan membuka dialog baru dengan Papua Barat.
Dalam pernyataan sikap yang dikeluarkan pada akhir Juni lalu, sejumlah pegiat HAM meminta pemerintahan yang baru untuk menghapus hak impunitas terhadap para pelanggar HAM.
Pensiunan jenderal Ryamizard Ryacudu terkenal kerap mengkritik para aktivis HAM. Dia sempat meragukan kemampuan sipil dalam memerintah negara ini. Aktivis HAM Usman Hamid pernah menulis, “Ryamizard sangat keras dalam menangani separatisme dan tak memperdulikan kebijakan pemerintah.”
Dia ikut bertanggung jawab saat dilaksanakannya darurat militer di Aceh, yang dimulai pada Mei 2003 dan menyebabkan ratusan orang tewas. Dia juga menolak keras semua perundingan antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
“Tujuan kami adalah menghancurkan militer GAM. Masalah soal keadilan, agama, otonomi, kesejahteraan sosial, pendidikan? Itu semua bukan urusan militer Indonesia,” kata Ryamizard kepada Time.
Di penghujung 2003, Ryamizard pernah menyebut, siapa pun yang menentang kebijakan militer harus dianggap anti pemerintah dan target yang layak disingkirkan.
Ryamizard juga berkomentar terkait keputusan bersalah terhadap anggota Kopassus yang terbukti melakukan pembunuhan terhadap pemimpin Papua Barat Theys Eluay,
“Orang bilang para anggota Kopassus bersalah, mereka melanggar hukum. Hukum apa? Menang negara ini adalah negara hukum. Tapi bagi saya, mereka adalah pahlawan karena orang yang dibunuh adalah pemimpin pemberontak.”
Ryamizard sangat dekat dengan bekas presiden Megawati Sukarnoputri. Saat menjadi komandan Kostrad, dia memobilisasi tentara pada 22 Juli 2001, saat parlemen tengah berusaha menggulingkan Presiden Gus Dur.
Banyak yang memperkirakan langkah ini diambil sebagai reaksi atas sikap Gus Dur yang meminta maaf atas kasus pelanggaran HAM yang dilakukan militer di Aceh, Papua Barat dan Timor Leste.
Saat itu, sejumlah tank, kendaraan militer dan pasukan bersenjata berkumpul di Monumen Nasional (Monas). Tentara juga ditempatkan di sekitaran MPR dan Istana Kepresidenan.
Total, ada 2000 tentara, 35 tank dan 25 kendaraan militer. Sebagian besar tank diarahkan menghadap ke para pendukung presiden dan Istana Negara. Setelah itu Gus Dur mundur dan Megawati menjadi presiden pada 23 Juli 2001.
Pada 2004, di saat-saat akhir pemerintahan Megawati, dia mencalonkan Ryamizard sebagai panglima TNI. Namun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menolaknya.
