Bicara Soal Toleransi, SBY Dapat Raport Merah

KBR,Jakarta- Tepat 20 Oktober mendatang genap sudah 10 tahun Susilo Bambang Yudhoyono menjalankan roda pemerintahan. Namun, selama satu dasawarsa berkuasa, masalah toleransi dan kebebasan beragama mendapatkan raport merah.

Menurut catatat Setara Institute, ada 10 hal yang keberhasilannya patut dipertanyakan. Mulai dari toleransi beragama, kekerasan, hingga pengebirian demokrasi dan kebebasan berekspresi hingga mandeknya penuntasan pelanggaran HAM. (Baca: Wantimpres: SBY Gagal Tuntaskan Kasus Intoleransi Beragama)

Menurut Wakil Ketua LSM Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos, angka intoleransi beragama dan berkeyakinan meningkat di era pemerintahan SBY. Kata dia, pemerintahan SBY lebih sering melakukan pencitraan ke dalam dan luar negeri yang mengesankan pemerintahan SBY berhasil dalam memupuk toleransi beragama di Indonesia.

“Sampai detik ini angka-angka pelanggaran kebebasan beragama, bahkan kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama tidak pernah terpecahkan. Banyak teman-teman kita yang kesulitan untuk beribadah karena rumah ibadahnya disegel, tanpa IMB-lah, apalagi Ahmadiyah meskipun mesjidnya sudah didirikan puluhan tahun karena tekanan-tekanan kelompok intoleran mereka mengalami kesulitan,”jelas Bonar kepada KBR.

Menurut data Wahid Institute, terdapat 245 jumlah kasus Kebebasan beragama dan berkeyakinan pada tahun 2013. Sedangkan tahun 2012 sebanyak 278 kasus. Tiga tahun sebelumnya Wahid Institute menemukan 121 pada tahun 2009, 184  kasus di tahun 2010 dan 267 di tahun 2011.

Sebagai institusi pemerintah yang seharusnya menjadi wadah resmi seluruh agama, Kementerian Agama dinilai hanya berpihak kepada satu agama dan tidak mengayomi agama dan kepercayaan lainnya. Kementerian Agama dituding tak mampu menuntaskan sejumlah kasus intoleransi. Namun, menteri agama Lukman Hakim mengklaim mencoba memperbaiki anggapan negatif itu.

“Yang dituntut dari negara adalah keadilannya, namun untuk menjalankan keadilannya negara tidak bisa jalan sendiri. Pemerintah atau negara membutuhkan masukan bagaimana keadilan itu bisa ditegakkan karena perlu ada rambu-rambu, kesepakatan, pemahaman yang kita buat bersama dan taati bersama. Di sinilah pentingnya fungsi kementerian agama mewakili pemerintah," terang Lukman Hakim.

Meski belum menunjukkan tren positif, Kementerian Agama di bawah Lukman Hakim berkomitmen mengayomi dan melindungi kepercayaan dan agama yang selama ini ada di Indonesia. Menurut Lukman, keberagaman kepercayaan dan agama di Indonesia harus dikelola dengan baik.

Editor: Rony Rahmatha