KBR, Jakarta - Sebagian kementerian yang digabung dipastikan belum dapat langsung menjalankan program-programnya.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan kementerian tersebut harus menetapkan kembali program beserta anggarannya. Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan misalnya tak bisa langsung digabung dan dipakai. Masalah anggaran ini bisa diselesaikan melalui pembahasan APBN Perubahan.
“Pasti harus ada effort yang betul-betul untuk mengakselerasi perubahan itu. Sehingga kementerian bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi untuk kerja, kerja dan kerja, “ kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Gedung DPR.
Presiden Joko Widodo menggabungkan dua kementerian yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Politisi Partai Nasdem Siti Nurbaya ditunjuk menjadi Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
Sementara itu LSM Lingkungan Walhi menilai penyesuaian birokrasi akan memperlambat penyelesaian masalah lingkungan dan kehutanan yang telah menumpuk.
Editor: Antonius Eko
