Sikap Ngotot DPR soal Revisi KUHAP Dipertanyakan

KBR68H, Jakarta - LSM Indonesian Corruption Watch (ICW) mempertanyakan sikap ngotot DPR dan pemerintah yang akan merevisi KUHP dan KUHAP. Peneliti ICW Emerson Yunto mengatakan, revisi tersebut menjadi bukti ketidaksukaan DPR dan pemerintah terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Kata dia, revisi itu berpotensi mencabut kewenangan penyadapan dan penuntutan yang dimiliki KPK. (Baca: Jubir KPK: Revisi KUHAP Ganggu Kinerja KPK)

"itu yang kita pertanyakan, artinya komitmen anti korupsi juga tak jelas, memang suatu sisi ini suatu kebutuhan, teman menganggap memang sudah usang, tetapi yang khawatirkan ketidaksukaan DPR terhadap KPK juga cukup tinggi, pasti dia gunakan segala cara untuk melemahkan KPK," kata Emerson kepada KBR68H (29/10)

Pemerintah dan DPR tetap akan melanjutkan revisi KUHP dan KUHAP meski rencana tersebut dikritik oleh sejumlah kalangan. Terutama soal wewenang penyadapan dan penuntutan yang dimiliki oleh KPK. Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin beralasan, revisi perlu dilakukan untuk menyesuaikan hukum Indonesia dengan sejumlah konvensi hukum Internasional yang juga sedang digodok oleh PBB. Ia berjanji, tidak akan mengurangi kewenangan KPK dalam revisi tersebut.

Editor: Nanda Hidayat