Rumusan Perpu Pengawasan Hakim Rampung Pekan Depan

KBR68H, Jakarta - Komisi Yudisial menargetkan tim penyusun Perpu tentang peran pengawasan Hakim MK rampung pekan depan. Wakil Ketua Komisi Yudisial Iman Anshori Saleh mengatakan, lembaganya juga menargetkan rancangan Perpu itu sudah bisa disampaikan kepada Presiden akhir bulan Oktober nanti. Rancangan Perpu itu memuat tentang keterlibatan KY dalam mengawasi sembilan hakim MK setelah penangkapan Ketua MK  non-aktif Akil Mochtar Rabu pekan lalu. (Baca: Suara Dukungan dan Penolakan Perppu Hakim MK)

"Kalau eksternal ya, full KY. KY membuat mekanisme seperti apa yang saya kira ya mirip mirip dengan penagwasan hakim itu, tapi ini lebih sederhana karena MK cuma sembilan hakim dan lokasinya di Jakarta. Jadi tidak terlalu rumit kalau kita mengawasi hakim. Ini nda terlalu sulit kalau yang eksternalnya itu. Kalau internalnya pengadministrasian masuk ke KY, kemudian KY dilibatkan dalam anggota majelis. Kemudian dimusyawarahkan, kita bicarakan dengan sejumlah anggota yang lain di Majelis Kehormatan konstitusinya itu," terang Iman kepada KBR68H (12/10).

Pasca penangkapan Ketua MK non aktif Akil Mochtar oleh KPK, akhir pekan lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat bersama sejumlah pemimpin lembaga tinggi negara. Rapat tersebut membahas pembentukan Peraturan Pengganti Undang Undang (Perpu) terkait pengawasan terhadap hakim konstitusi. Nantinya pembentukan Perpu ini ditujukan untuk mengawasi hakim Konstitusi sama halnya pengawasan terhadap hakim lain. Namun sejumlah hakim MK menolak pembentukan Perpu tersebut. Hakim Konstitusi yang juga Ketua Majelis Kehormatan Harjono mengatakan, dasar hukum penerbitan Perpu tersebut telah dibatalkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi pada 2006.

Editor: Nanda Hidayat