KBR68H, Jakarta - LSM Pengawas pengadaan barang dan jasa IPW menyebut ada praktik premanisme dalam pemenangan tender proyek infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum. Praktik ini pun dibiarkan oleh Pemerintah Pusat.
Direktur Program IPW, Hayie Muhammad mengatakan, belum ada upaya pemerintah pusat mencegah upaya kekerasan tersebut. Akibatnya, sejumlah proyek jatuh ke perusahaan yang dimiliki keluarga Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.
“Sedangkan proyek pusat saja, dia datang ke pusat mengancam untuk dia yang dapat memenangkan tender itu. Ini bukan masalah sistem, tapi masalah mereka menggunakan otot untuk mendapatkan proyek itu. PU itu kalau kita datangi, maka ia akan mengatakan ya memang seperti itu. Akhirnya mereka mengalah, karena anggarannya sudah ada, mau tidak mau tendernya dimenangkan kepada keluarga mereka (Atut). Itu kan (contohnya) kalau jalan negara, semua yang mengerjakan kan PU Pusat. Kalau tidak, mereka turunkan jawara untuk menjegal. Sehingga pertimbangannya daripada proyek tidak jalan, yasudahlah begitu,” ungkap Hayie saat dihubungi KBR68H, Senin (14/10).
Direktur Program IPW Hayie Muhammad menambahkan, fenomena ini juga terjadi di Medan, Pekanbaru, Aceh dan Kalimantan. Ini fenomena yang umum dilakukan, meski sekarang sedikit berkurang karena adanya e-procurement. Meskipun elektronik, tetap bisa diatur.
Sebelumnya LSM Anti Korupsi ICW mencatat Ratu Atut Choisiyah menguasai sedikitnya 175 proyek pengadaan barang/jasa Kementerian PU dan Pemerintah Provinsi Banten di provinsi tersebut. Dari proyek itu, keluarga Atut berhasil mendapatkan kontrak senilai Rp 1 triliun lebih. Ada dua modus yang digunakan Atut untuk mendapatkan seratusan proyek itu. diantaranya lewat perusahaan keluarganya.
Editor: Antonius Eko
