MK Siap Bantu KPK Tuntaskan Kasus Suap Akil Mochtar

KBR68H, Jakarta - Mahkamah Konstitusi berkomitmen untuk bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan perkara suap yang menyeret Ketua MK non-aktif, Akil Mochtar. Sekretaris Jenderal MK Djanedri Gaffar menegaskan, MK bakal menghormati segala proses hukum untuk mengungkap kasus itu.

"Ya memang harus berkoordinasi dengan KPK. Prinsipnya semua hakim konstitusi akan memenuhi panggilan KPK (apabila memang dipanggil-red). Mahkamah Konstitusi akan kooperatif. Itu juga yang akan saya koordinasikan dengan bapak Wakil Ketua Mahkamah. Prinsipnya semua Hakim Konstitusi akan memenuhi panggilan KPK," katanya.

KPK telah menetapkan Akil Mochtar sebagai tersangka karena diduga menerima suap Rp 4 miliar untuk pengurusan sengketa Pilkada di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Lebak, Banten. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan tersangka lainnya. Di antaranya, Bupati Gunung Mas, Hambit Bintih, Anggota DPR Komisi II Fraksi Golkar, Chairun Nisa dan seorang pengusaha, Cornelis Nalau serta Tubagus Chairy Wardana alias Wawan adik Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah.

Komisi Pemberantasan Korupsi memblokir rekening milik Ketua Mahkamah Konstitusi non aktif Akil Mochtar. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan seluruh rekening Akil sudah diblokir oleh KPK. Salah satunya adalah rekening di Bank Rakyat Indonesia , tempat  Akil menampung seluruh gajinya.

“Terkait dengan penyidikan dugaan TPK berkaitan dengan pengurusan sengketa di Mahkamah Konstitusi KPK melakukan sejumlah penyitaan dan blokir rekening terkait dengan tersangka AM jadi memang benar ada pemblokiran rekening,” kata Johan.

Editor: Doddy Rosadi