MA: Perppu soal MK Belum Tentu Menjawab Permasalahan

KBR68H, Jakarta – Mahkamah Agung menegaskan pengembalian martabat Mahkamah Konstitusi belum tentu melalui Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu).

Juru bicara Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur mengatakan, proses pengesahan Perppu memerlukan waktu yang panjang, dan rentan untuk digugurkan.

Untuk sementara, kata dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa mengeluarkan keputusan presiden untuk mengatasi persoalan membelit MK pascapenangkapan pucuk pimpinan lembaga ini karena dugaan menerima suap.

“Ya, pertama itu bisa Keppres atau Perpres dulu, artinya untuk menyikapi itu. Kemudian menormalkan kembali Mahkamah Konstitusi itu untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, kita semua, bahkan dunia. Karena, Perppu belum tentu menjawab permasalahan itu, karena kalau nanti mudah digugurkan. Yang penting saat ini, kan sudah ada ketua yang baru, itu terus berjalan. Lalu dipikirkan juga, jangan terburu-buru,” kata Ridwan Mansyur kepada KBR68H, Minggu (6/10).

Ridwan Mansyur menambahkan, MA akan membahas tentang regulasi yang tepat untuk mengembalikan martabat MK, Senin besok (7/10).

Presiden Yudhoyono berencana mengeluarkan Perppu tentang seleksi dan pengawasan MK. Perppu ini guna mengembalikan martabat MK lantaran Ketuanya, Akil Mochtar ketangkap basah menerima suap terkait sengketa pemilukada.

Editor: Anto Sidharta