KPK: Penyidikan Kasus Akil hanya bisa Dibuka saat Persidangan

KBR68H, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak menghadiri sidang etik Majelis Kehormantan Hakim (MKH) di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini. Juru bicara KPK, Johan Budi beralasan, alasan penolakan karena penyidik tidak bisa menjelaskan materi penyidikan yang saat ini ditangani oleh KPK dalam kasus dugaan suap kepada Ketua MK non-aktif, Akil Mochtar. Kata dia, materi-materi penting itu hanya bisa dibuka saat persidangan perkara tersebut di pengadilan Tipikor. (Baca: Akil Resmi Jadi Tersangka)

"KPK menganggap bahwa kehadiran penyidik di dalam atau satgas di dalam pemeriksaan kode etik hakim Konstitusi itu menjadi tidak relevan. jadi, kita tidak menghadiri alasannya itu. Nanti, yang bisa mendengarkan proses penanganan kasus itu dari mulai tangkap tangan dan lain-lain itu adalah di dalam persidangan di Tipikor, ya, " ujar Johan Budi kepada KBR68H, Selasa (08/10).

Sebelumnya, MK membentuk Majelis Kehormatan Hakim untuk menyelidiki skandal suap Ketua MK non-aktif, Akil Mochtar dalam sengketa pemilukada di dua daerah, Gunung Mas Kalimantan Tengah dan Lebak, Banten. Majelis Kehormatan MK bekerja sejak kemarin dengan mengumpulkan keterangan dari internal dan ekternal MK, termasuk KPK. Namun, KPK menolak menghadiri panggilan sidang etik MKH, karena dinilai dapat mengganggu proses penyidikan.

Editor: Nanda Hidaya