Buruh Desak Presiden SBY Terbitkan Inpres Pekerja Alih Daya

KBR68H, Jakarta - Gerakan Bersama Buruh Badan Usaha Milik Negera (Geber BUMN) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan instruksi terkait pengangkatan status karyawan  outsourcing atau alihdaya. Koordinator Geber BUMN Ais Sigit mengatakan, instruksi itu dapat mendorong direksi-direksi BUMN mematuhi rekomendasi DPR terkait hal ini. Dalam rekomendasi tersebut, DPR meminta BUMN mengangkat karyawan alihdaya menjadi karyawan tetap.

"Seyogyanya, kalau mereka menyadari mereka menyalahi aturan, mereka harusnya menjalankan secara mandiri tanpa ada payung hukumnya, tapi, direksi-direksi ini disinyalir sangat takut pada menteri BUMN-nya. Itulah kenapa perlu surat ketetapan tersebut. Atau kalau perlu, daripada presiden mengeluarkan inpres soal upah, presiden saja mengeluarkan inpers untuk pengangkatan outsourcing karena ketidakmampuan Dahlan Iskan menyelesaikan persoalan alihdaya dan buruh," kata Ais  ketika dihubungi KBR68H.

Sebelumnya, Panitia Kerja Alihdaya BUMN dari Dewan Perwakilan Rakyat menghasilkan 12 rekomendasi. Diantaranya adalah pengangkatan karyawan alihdaya di perusahaan plat merah itu menjadi karyawan tetap. Selain itu, perusahaan milik negara mesti mempekerjakan kembali karyawan yang dipecat secara semena-mena.