KBR68H, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai, penyelewengan dana bantuan sosial (Bansos) di Papua disebabkan lemahnya fungsi pengawasan DPR Papua .
Anggota BPK Hasan Bisri mengatakan, DPRP tidak mampu mengontrol penggunaan anggaran tersebut karena ikut menikmati dana masyarakat yang rawan terkena dampak sosial. Katanya, penyimpangan dana bansos tidak hanya terjadi di Papua, tetapi di seluruh daerah di Indonesia.
"Tetapi belakangan kemudian para pejabat di daerah ini kreatif dalam tanda petik sehingga dana bantuan sosial itu digunakan untuk berbagai pengeluaran yang sesungguhnya tidak layak dibiayai oleh Pemerintah Daerah. Kemudian ini menjadi berjalan, berlangsung karena fungsi kontrol di DPRD pada saat pembahasan anggaran ini tidak jalan. Bahkan ada kecenderungannya mereka, ya asal ikut memperoleh manfaat dari sana kemudian, ya, menyetujui saja apa yang diusulkan kepala daerah," kata Hasan Bisri.
Anggota BPK, Hasan Bisri menambahkan, pemerintah perlu mengkaji ulang peraturan mengenai dana bansos . Seperti aturan tentang batasan maksimal dana bansos, termasuk peruntukannya.
Sebelumnya, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2012 menyatakan dana bansos dari Pos Sekretariat Daerah Papua senilai Rp 200 miliar lebih raib. Dana tersebut mengalir ke pejabat militer, polisi, DPRP, bekas pejabat Papua,sampai staf khusus Presiden SBY. Dana yang mereka terima berkisar antara Rp 50 - 250 juta.
Editor: Antonius Eko
