Aburizal Bakrie Copot Chairun Nisa dari Komisi III DPR

KBR68H, Jakarta - Partai Golkar mencopot posisi Chairun Nisa sebagai anggota Komisi III DPR. Keputusan itu diambil setelah Chairun Nisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif Akil Mochtar.

“Saya tegaskan, Golkar adalah partai yang senantiasa menjunjung tinggi supremasi hukum, penegakan hukum dan keadilan. Partai Golkar memiliki komitmen yang tinggi dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan tanpa pandang bulu dan tidak tebang pilih,” ujar Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie dalam keterangan pers diterima KBR68H, Selasa (22/10).

Karena itu, kata Ical, apabila terdapat kader Partai Golkar yang berurusan dengan KPK atau lembaga penegak hukum lainnya, maka partai Golkar sepenuhnya mendukung proses hukum dapat dilakukan dengan seadil-adilnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada.
 
Surat keputusan pencopotan Chairun Nisa di kursi Komisi II yang membidangi urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kepemiluan dan Pertanahan dan Reformasi Agraria.

Surat tersebut diteken petinggi Golkar Jumat pekan lalu (18/10). Sebagai pengganti Chairun Nisa adalah Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Nurul Arifin yang sebelumnya bertugas di Komisi I yang mengurusi Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri dan Komunikasi dan Informatika.

Sebelum duduk di Komisi I DPR, Nuruf Arifin merupakan anggota Komisi II DPR yang ikut membahas soal Rancangan Undang-undang (Pilkada). Dalam RUU itu dibahas juga soal aturan mengenai dinasti politik kepala daerah.