KBR, Jakarta- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta seluruh unsur pemerintah, agar memperkuat kerja sama dalam merumuskan mekanisme pengembangan wakaf yang efektif dan inklusif.
Hal itu disampaikan wapres dalam pidatonya di acara Global Waqf Conference ke-12, hari ini.
"Penguatan landasan hukum dan pengawasan perlu didukung guna memastikan wakaf dikelola secara amanah dan sesuai dengan ketentuan syariah demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf." ujar Wapres, di Jakarta, Selasa, (24/9/2024).
Wapres ingin, kesadaran berwakaf tumbuh hingga mencakup lintas generasi dan lintas profesi, termasuk pelaku ekonomi dan akademisi.
Kata dia, lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan dan asuransi syariah, juga harus berkolaborasi dengan lembaga wakaf.
"Kembangkan produk keuangan wakaf, seperti tabungan wakaf, sukuk wakaf, dan asuransi wakaf. Hadirnya berbagai pilihan instrumen ini akan semakin memperkaya opsi investasi dan donasi berbasis wakaf." katanya.
Selain itu, wapres bilang, pengembangan digitalisasi wakaf hendaknya menjadi fokus utama untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.
Dia meminta platform digital dikembangkan untuk memudahkan masyarakat berwakaf. Sehingga, didukung sistem yang efektif untuk memantau pengelolaan aset wakaf.
"Perlu ada integrasi data wakaf yang bisa menunjukkan perkembangan kinerja wakaf secara keseluruhan di Indonesia." ujar wapres.
Wapres juga menekankan, agar wakaf dikelola secara produktif. Sehingga, manfaatnya dapat memberikan dampak juga dalam upaya pengentasan kemiskinan.
"Wakaf produktif perlu terus didorong guna memperluas cakupan program pemberdayaan, misalnya pemberian modal kerja, pendampingan usaha, atau pembukaan lapangan kerja." kata wapres.
Wapres berharap, penempatan dana wakaf dilakukan pada sektor-sektor khusus yang melibatkan masyarakat banyak, seperti wakaf untuk rumah sakit, properti, perkebunan, dan sebagainya.
"Penyaluran manfaat wakaf harus tepat sasaran dengan memprioritaskan kantong kemiskinan dan kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan kepala keluarga." imbuhnya.
Baca juga:
