KBR, Jakarta - Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah Muhadjir Effendy mengatakan, organisasinya tengah membentuk dua perusahaan yang akan mengelola konsesi tambang dari pemerintah.
Namun, dia menekankan Muhammadiyah tidak mau terburu-buru mengambil keputusan soal pengelolaan tambang.
"Tahap sekarang ini kami baru menyusun institusinya, lembaganya. Ada dua company yang kami bentuk. Yang pertama strategic company-nya, yang di situ sebagai holding kemudian operating company. Jadi yang nanti akan mengoperasikan, mereka kumpulan dari para ahli," kata Muhadjir di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/9/2024).
Muhadjir mengatakan Muhammadiyah akan mengikuti keputusan pemerintah soal konsesi tambang yang diberikan sesuai kemampuan dan kelayakan.
Sebelumnya, Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengatakan organisasinya bisa saja mengembalikan izin pengelolaan tambang kepada pemerintah. Sinyal itu disampaikan saat acara Bocor Alus Tempo di UGM Yogyakarta, 26 Agustus 2024.
"Jadi, ada satu klausul ketika nanti tim yang dipimpin Pak Muhadjir Menko PMK itu nanti menemukan hitungan dari kajian di mana kajian itu misalnya menghasilkan ini akan berpotensi lebih banyak mudarat kerugiannya, Muhammadiyah berpotensi akan mengembalikan itu. Saya dalam posisi seperti itu dengan sejumlah teman," kata dia.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan Muhammadiyah akan mendapat izin tambang bekas PT Adaro Energy atau PT Arutmin Indonesia.
Baca juga:
