KBR, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Mohammad Adib Khumaidi mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis di tanah air. Dia khawatir jika masalah ini dibiarkan, akan berakibat pada makin menurunnya pelayanan kesehatan dalam negeri.
Dia mendorong pemerintah segera melakukan pemerataan distribusi dokter spesialis terutama pada daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T).
"Memperbaiki sistem kesehatan nasional dengan baik berkaitan dengan sistem besarnya pembiayaan. Ketersediaan fasilitas alat kesehatan, termasuk juga pemerataan atau distribusi melalui sebuah mapping yang dilakukan oleh setiap daerah tentang kebutuhan dokter dan dokter spesial. Ini juga harus disesuaikan dengan permasalahan kesehatan di daerah tersebut," ujar Adib kepada KBR, Rabu (4/9/2024).
Baca juga: PB IDI: Masalah Kesehatan Bukan Hanya Jumlah dan Kualitas Dokter
Adib juga meminta pemerintah mengkaji ulang wacana untuk mendatangkan dokter asing ke Indonesia.
Sebab menurut menurutnya, kebijakan tersebut tidak jelas dan berpotensi menimbulkan ketimpangan dengan dokter lokal. Selain itu kebijakan ini juga dinilai tidak memiliki urgensi yang jelas.
"Saya melihat ini upaya yang dilakukan ini belum bisa menjawab atau masih belum yakin untuk bisa efektif untuk mengatasi permasalahan kekurangan dokter di Indonesia. Di samping nanti mungkin menjadi sebuah pertanyaan juga, apakah dokter-dokter asing ini mau ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut Indonesia kekurangan 110 ribu dokter umum.
Dengan populasi 280 juta penduduk, Indonesia butuh 280 ribu dokter. Tetapi saat ini baru terpenuhi sekitar 170 ribu dokter.
Baca juga:
- PB IDI: Konsep Naturalisasi Dokter Spesialis Asing Tak Ancam Dokter Lokal
- Jokowi: Indonesia Kekurangan 124 Ribu Dokter Umum dan 29 Ribu Dokter Spesialis
