KBR, Jakarta – Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil meminta kepada Jaksa Agung dan jajarannya untuk mengawal program "Quick Win" dari pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Adapun program "Quick Win" tersebut berisi sejumlah program pemerintahan Prabowo-Gibran yang mencakup makan bergizi gratis hingga lumbung pangan nasional, daerah, dan desa.
“Mohon Pak dikawal, karena namanya juga Quick Win, mudah-mudahan pemerintah baru ke depan bisa merealisasikan program ini dan itu butuh pengawalan, penjagaan sehingga masyarakat mendapatkan apa yang mereka harapkan,” jelasnya di hadapan Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin dalam raker bersama Komisi Hukum DPRI RI, Rabu (4/9/2024).
Dia pun menjelaskan program-program yang dimaksud yakni makan bergizi gratis dengan anggaran Rp71 triliun, yang dilaksanakan Badan Gizi Nasional. Lalu ada pemeriksaan kesehatan gratis anggaran Rp3,2 trilun ,
“Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah Rp1,8 triliun, dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, renovasi sekolah Rp20 triliun, sekolah unggulan terintegrasi Rp2 triliun dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, Kemendikbud, dan juga Kementerian Agama,” ucapnya.
Kemudian, lanjut dia, lumbung pangan nasional, daerah, dan desa Rp15 triliun yang digarap oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian dengan anggaran itu dibagi masing-masing Rp7,5 triliun
“Lalu intensifikasi 80 ribu hektare dan intensifikasi cetak sawah baru 150 ribu hektare yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian,” tuturnya.
Baca juga:
