KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo mengaku tak mempermasalahkan jika menteri di kabinetnya mencalonkan diri sebagai calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024.
Jokowi mempersilakan menterinya maju di Pilprs, selama tak melanggar aturan. Meski begitu, Jokowi mewanti-wanti agar jangan menggunakan fasilitas negara.
"Aturannya seperti apa. Kalau aturannya tidak usah mundur (dari jabatan) ya enggak apa-apa. Yang paling penting tidak menggunakan fasilitas negara. Yang kedua kalau kampanye cuti. Aturannya jelas," kata Jokowi usai meninjau stok beras di Gudang Bulog Dramaga, Kabupaten Bogor (11/9/2023).
Jokowi juga akan memberikan izin cuti kepada jajaran menterinya yang mencalonkan diri maju di Pilpres 2024. Ia tidak merasa khawatir pemerintahan akan terganggu, lantaran saat ini sistem birokrasi di Indonesia sudah mapan.
"Izinkan lah. Yang dulu-dulu juga begitu," tuturnya.
Baca juga:
- Partai Demokrat Memaafkan Pihak-Pihak yang Berbuat Salah
- Kecewa, Demokrat Banyuwangi Ancam Tumbangkan Anies
Sebagai informasi, draf PKPU tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, tercantum pada Pasal 15 ayat (2).
Dalam draf tersebut tertera pejabat negara yang dicalonkan oleh parpol maupun koalisi harus mengundurkan diri dari jabatannya. Sementara untuk Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR hingga menteri dan pejabat setingkat menteri perlu melakukan cuti atas persetujuan Presiden.
Cuti tersebut disebutkan terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden sampai selesainya tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Editor: Resky Novianto
