KBR, Jakarta - Kalangan parlemen mendesak pemerintah memberi perlindungan jaminan sosial kepada petani melalui program BPJS Ketenagakerjaan.
Menurut Anggota Komisi Pertanian DPR Luluk Nur Hamidah, sudah saatnya pemerintah memandang kerja petani sebagai aktivitas penuh risiko.
“Petani ini harus diakui sebagai kerja yang berisiko juga makanya perlu dilidungi dengan pelindungan sosial berupa BPJS Ketengakerjaan,” ucap Luluk saat dihubungi KBR, Jumat (22/9/2023).
Baca juga:
- Pengeklaim JHT dan JKP Timpang, Menaker: Belum Tersosialisasi
- Kemenaker Catat kenaikan Angka Kecelakaan Kerja Setiap Tahun
Luluk menambahkan, selain petani, program BPJS Ketenagakerjaan juga harus diberikan kepada nelayan dan peternak. Luluk mengingatkan, petani, nelayan, dan peternak turut berkontribusi atas terwujudnya ketahanan pangan.
Editor: Fadli
