Bagikan:

Akui Bertemu Paloh, Jokowi Bantah Bahas Anies-Muhaimin

"Ya memang bertemu. Pertemuan biasa."

NASIONAL

Jumat, 01 Sep 2023 11:55 WIB

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar

Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan ziarah ke makam pendiri NU di Ponpes Mambaul Ma'arif Jombang, Jatim, Kamis (31/08/23). (Antara/Syaiful Arif)

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo berkomentar saat ditanya pendapatnya soal koalisi pada Pilpres yang terancam pecah. Hal ini menyusul penunjukan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies Baswedan yang disinyalir merupakan keputusan sepihak Ketum Nasdem, Surya Paloh.

Jokowi menyatakan tak mau ikut campur, karena hal tersebut bukanlah urusannya sebagai Presiden.

"Urusannya ketua-ketua partai, urusannya partai. Bukan urusannya Presiden," kata Jokowi saat meninjau kesiapan KTT ASEAN di JCC Senayan, Jumat (1/9/23).

Jokowi juga mengakui soal adanya pertemuan dirinya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Negara, Jakarta kemarin. Namun ia menyebut pertemuan tersebut hanya merupakan pertemuan biasa. Ia juga membantah bahwa pertemuan tersebut membahas soal Anies-Muhaimin.

"Ya memang bertemu. Pertemuan biasa. Enggak ada sama sekali. Enggak ada (pembahasan soal Anies-Muhaimin)," kata Jokowi

Baca juga:

    Sebelumnya Sekretaris Jenderal Partai Demokrat/Anggota Tim 8, Teuku Riefky Harsya mengatakan pengusungan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pengkhianatan terhadap semangat perubahan. Melalui siaran pers, dia menegaskan tindakan itu sebagai  pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol,  juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan.

    Kata Teuku  Calon Presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kata dia, persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh.

    Menyikapi hal itu, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Kata Teuku,  kewenangan penentuan koalisi dan Capres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai. 

    Editor: Rony Sitanggang

    Kirim pesan ke kami

    Whatsapp
    Komentar

    KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

    Kabar Baru Jam 7

    Strategi Perempuan Pengemudi Ojol Mengatasi Cuaca Ekstrem (Bag.4)

    Arab Saudi Bangun Taman Hiburan Bertema Minyak di Tengah Laut

    Menguji Gagasan Pangan Cawapres

    Mahfud MD akan Mundur dari Menkopolhukam, Jokowi: Saya Sangat Hargai

    Most Popular / Trending