KBR, Jakarta - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyatakan, peretasan informasi asli negara umumnya diakibatkan lemahnya keamanan siber. Kelemahan itu berupa kelalaian manusia dan kerentanan sistem elektronik.
Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan, data publik yang diretas dan beredar di media sosial tidak semuanya valid. Data-data itu juga berkategori intensitas rendah.
"Kategori serangan yang bersifat pencurian data itu masih intensitas rendah sebenarnya. Karena saya katakan tadi, ada sampai tiga yang bisa melumpuhkan sistem elektronik atau infrastruktur digital kita. Ini tugasnya nanti bagaimana pencegahannya, bagaimana jika terjadi waktu krisis, tim ini sudah siap," ucap Hinsa dalam siaran daring, Selasa, (13/9/2022).
Hinsa menambahkan, hingga kini masih menelusuri identitas akun Bjorka yang mengklaim punya 1,3 miliar data pribadi pengguna kartu provider, hingga dokumen korespondensi antara Presiden dengan Badan Intelijen Negara.
Baca juga:
- Aksi Peretasan Bjorka, Jokowi Bentuk Tim Khusus
- Jaminan Data Pribadi, Masyarakat Bisa Tuntut Pemerintah
Sebelumnya, menindaklanjuti maraknya kasus peretasan data publik, Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya membentuk tim khusus untuk mengusut peretasan. Tim khusus terdiri dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN.
Editor: Fadli Gaper
