KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo, mengingatkan para Birokrat dan anggota TNI serta Polri tidak berpihak dalam pelaksanaan pilkada mendatang. Jokowi meminta para aparat penegak hukum ini mampu bersikap netral, dan menindak tegas para pasangan calon atau peserta yang melakukan pelanggaran dan mengancam persatuan.
“Saya minta kepada aparat birokrasi, TNI dan Polri terus bersikap netral dan tidak memihak pada satu pasangan calon tertentu, dan kedua kita tidak membiarkan, jangan membiarkan penggunaan bahasa-bahasa, penggunaan narasi, penggunaan simbol-simbol yang membahayakan persatuan dan kesatuan masyarakat. Harus ada ketegasan jangan sampai menggunakan politik-politik identitas, politik SARA karena itu akan membahayakan persatuan dan kesatuan, ini yang harus dicegah,” ujar Jokowi saat membuka Rapat Terbatas Pilkada Serentak, Selasa (08/09/2020).
Menurut Jokowi semua elemen masyarakat dan TNI Polri harus mampu mendorong para calon peserta pilkada beradu inovasi dalam bentuk program kerja. Bukan hanya melihat dari strategi kampanye yang biasa. Ia juga meminta agar masyarakat mau mempelajari latar belakang calon sebelum memilihnya.
“Kita mendorong para calon beradu program, kontestasi gagasan, beradu kemampuan untuk menjadi pemimpin daerah dan kita juga harus mendorong masyarakat mempelajari track record calon agar daerah memperoleh pemimpin yang baik, pemimpin terbaik. Saya juga minta penyelenggara pilkada bekerja keras menghasilkan pilkada yang berkualitas, netralitas, profesionalitas dan transparansi. Penyelenggara pilkada berperan besar untuk menjaga kualitas demokrasi kita sekaligus menjaga stabilitas politik di daerah dan penerimaan masyarakat terhadap hasil pilkada yang kita lakukan.” ujarnya.
Editor: Rony Sitanggang
