KBR, Jakarta- Pemerintah mengatakan Peraturan KPU terkait pencalonan terpidana percobaan bisa dianulir. Namun dalam prosesnya pemerintah tidak akan lagi ikut campur.
Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, keputusan anulir bisa dibuat atas kesepakatan KPU dan DPR. Meski keputusan hasil rapat konsultasi dengan DPR bersifat mengikat, namun dia menegaskan KPU tetap memiliki kewenangan.
"Pemerintah tetap berpegang kepada Undang-undang. Undang-undang kan dibahas antara pemerintah, masukan KPU juga, dan DPR. (Cukup komisi II dan KPU?) Iya, clear saja. Saya kira tidak juga KPU pun cukup bisa punya kewenangan. (Bertentangan dengan PKPU?) Rujukannya kan undang-undang. Undang-undang kan melarang," ujarnya, Senin (19/9).
Pembahasan mengenai pencalonan kepala daerah untuk terpidana yang sedang menjalani hukuman percobaan kembali muncul dalam rapat kerja komisi II dan pemerintah hari ini. Fraksi PDIP dan PAN menggugat hasil kesimpulan rapat saat itu yang memutuskan mengecualikan terpidana kasus culpa levis dan hukuman non penjara.
Sekretaris fraksi PAN, Yandri Soesanto mengatakan hingga saat ini PAN belum mengakui adanya satu hasil kesimpulan.
Tjahjo berkali-kali membantah bahwa pemerintah mendukung usulan tersebut. Padahal hingga hari ini, Ketua Komisi II, Rambe Kamarulzzaman masih mengklaim pengecualian terpidana percobaan tersebut disetujui pemerintah.
Mengenai pencalonan ini sudah dijadikan PKPU oleh KPU pekan lalu. Pasal terpidana percobaan ini diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2016.
