KBR, Jakarta- Komisi Pertanian DPR mendorong seluruh distribusi gula impor tidak melibatkan swasta. Hal ini dinyatakan usai terkuaknya suap penambahan kuota gula impor di Sumatera Barat.
Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo mengatakan gula menyangkut hajat hidup orang banyak. Sehingga distribusinya harus menjadi tanggungjawab negara secara penuh.
"Ada pengalaman yang tidak baik tentang keterlibatan langsung swasta," ujarnya kepada KBR, Senin (19/9/2016) malam.
"Karena ini hajat hidup orang banyak, kami ingin masih ada jaring pengamannya. Karena kalau sudah jadi hajat hidup orang banyak tidak mungkin pemerintah tidak hadir," imbuhnya.
Edhy juga mendorong seluruh komoditas didistribusikan lewat BUMN. Misalnya lewat Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).
Sebelumnya, Ketua DPD Irman Gusman terjerat suap penambahan kuota distribusi gula impor. Irman disangka menerima suap dari CV. SB sebesar 100 juta rupiah agar perusahaan tersebut dapat kuota lebih besar untuk menyalurkan gula di Sumatera Barat.
Editor: Rony Sitanggang
