KBR, Jakarta- Anggota Komisi Keuangan DPR Johnny G Plate mengingatkan pemerintah agar mengawasi prosedur pendaftaran tax amnesty. Menurutnya hingga akhir termin pertama sosialisasi program tersebut masih banyak masyarakat yang bingung.
"Misalkan ada orang beli apartemen, belum lunas. Atau beli mobil, belum lunas. Bagaimana pelaporannya dan bagaimana kepemilikan. Orang kan ga bisa lapor setengah-setengah. Ini yang membuat mereka untuk memastikan. Ini sebagai contoh saja. Ada banyak yang lain lagi,"kata Johnny di DPR, Selasa(6/9).
Dia memprediksi di bulan Sptember akan ada lebih banyak wajib pajak yang mengikuti tax amnesty. Untuk itu pemerintah mesti memastikan pelaksanaan prosedur pendaftaran yang efisien.
Dia mengatakan masih terlalu awal memprediksi apakah kebijakan ini akan berhasil. Sebab, pemerintah baru menyelesaikan termin pertama sosialisasi.
Johnny sendiri mengaku sudah menugaskan orang untuk mengecek daftar aset serta SPT-nya. Jika ternyata ada aset yang belum dilaporkan di SPT, dia memastikan diri akan ikut tax amnesty. Sepengetahuannya, hal ini juga banyak dilakukan oleh rekannya sesame politisi maupun pengusaha.
"Saya kira ada semangat memperbaiki, melengkapi, pelaporan harta yang belum dilaporkan dengan benar apa dan tidak sengaja tapi ada usaha itu. (Bapak tertarik ikut tax amnesty?) Kita kan tidak susun sendiri barang itu. Ada yang menyusun. Mereka cek semua. Sampai sekarang belum terima laporan. Kalau ada kan kita daftar."
Johnny G Plate adalah anggota Komisi Keuangan DPR dari fraksi Nasdem. Di samping itu, dia berkiprah sebagai pengusaha. Johnny pernah menjabat sebagai Komisaris PT. Indonesia AIr Asia (2005-sekarang), Komisaris PT. Mandosawu Putratama Sakti (properti) (2006-sekarang), Komisaris Utama PT. Aryan Indonesia (Kidzania) (2007-sekarang) dan Direktur Utama Bima Palma Group (kelapa sawit) (2006-2013), Direktur Utama PT. Air Asia Investama.
Editor: Malika
