KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo meminta Penasihat Khusus Sekjen PBB untuk bidang Inklusi Keuangan (financial inclusion), Ratu Maxima Zorreguieta Cerruti, membantu mendorong percepatan perbaikan kondisi Inklusi Keuangan Indonesia. Tujuannya kata dia, agar program tersebut bisa dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat di seluruh Indonesia.
Jokowi berharap, Ratu Maxima mau membawa permasalahan ini untuk dikoordinasikan di PBB, World Bank maupun yayasan besar di seluruh dunia.
"Saya minta agar bisa didorong untuk mengembangkan financial inclusion kita untuk bisa lebih cepat. Dan kemarin sudah dilihat oleh Ratu Maxima mengenai tabungan pelajar. Dia langsung tanya ke pelajar murid-murid kita, juga mengecek di e-kios di e-warung seperti apa, dalam implementasi seperti apa. Karena saya sudah ceritakan sebelumnya waktu di Belanda di cek di lapangan Seperti apa," ujarnya usai melakukan pertemuan dengan Penasihat Khusus Sekjen PBB untuk bidang Inklusi Keuangan (financial inclusion), Ratu Maxima di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (01/09).
Jokowi juga meminta masukan bantuan teknis kepada Ratu Belanda tersebut agar pelaku usaha mikro, petani dan nelayan bisa mengakses dunia perbankan lewat kemajuan tekhnologi. Dengan begitu dia berharap pelaku usaha mikro tersebut bisa menikmati perbaikan keuangan karena bisa mengelola dengan baik.
"Berkaitan dengan fintech kita juga ingin agar ini didorong dan kemarin sudah bertemu dengan beberapa anak-anak muda baik yang memiliki aplikasi maupun software yang berkaitan dengan fintech dan beliau sudah memilih dua orang untuk diberikan bantuan yang berkaitan dengan pengembangan keuangannya sehingga bisa mempercepat fintech di Indonesia," ucapnya.
Jokowi menginstruksikan kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan Bank Indonesia untuk menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Ratu Maxima hari ini. Caranya kata dia, dengan menyiapkan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan masalah microfinancial tersebut.
"Ini sebuah awal yang baik dan saya juga akan meminta agar OJK, BI juga memberikan dorongan kepada usaha-usaha mikro kita, baik yang berkaitan dengan regulasi-regulasi mengenai microfinance, mengenai fintech, mengenai collateral untuk usaha-usaha mikro. Saya kira ini penting sekali karena Indonesia memiliki sebuah usaha mikro, usaha kecil yang jumlahnya memang sangat besar sekali, kalau kita bisa menginjeksi memberikan kecepatan itu akan kelihatan dalam pertumbuhan ekonomi kita nantinya itu yang tadi kita diskusikan," tambahnya.
Tabungan Pos
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro bahas tabungan pos degan Ratu Belanda, Maxima. Bambang mengatakan, Ratu Maxima memiliki ketertarikan pada tabungan pos karena bisa menjangkau ke kelompok masyarakat pelosok dalam memberikan pelayanan di sektor keuangan.
"Tabungan pos ini sudah dilakukan studi mendalam oleh Bappenas. Kami melihat tabungan pos ini sangat potensial untuk mendukung keuangan inklusif, karena daya jangkau kantor pos sampai ke desa-desa sampai ke pelosok-pelosok. Kantor pos saat ini, tidak hanya bisa untuk pos, tetapi bisa dipergunakan juga untuk membuat orang lebih mudah mengakses sistem keuangan. Kami ingin tabungan pos dan BRI bersama-sama memperluas penetrasi sektor perbankan ke masyarakat secara umum," kata Bambang di kantornya, Kamis (01/09/16).
Bambang mengatakan, kepada Ratu Maxima, ide tabungan pos didasarkan pada kemudahan akses masyarakat ke kantor pos, karena sebarannya sudah di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia. Kata dia, nantinya masyarakat bisa menabung di kantor pos, meski fungsinya tidak sekomplek bank karena tidak memberikan layanan kredit. Melalui strategi itu, pemerintah bisa memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan.
Bambang berujar, Ratu Maxima juga menyarankan pemerintah Indonesia belajar tabungan pos dari Belanda dan Jepang. Alasannya, kedua negara itu mampu memanfaatkan kantor pos sebagai penampung tabungan masyarakat. Bahkan, bank ING yang kini menjadi bank terbesar di Belanda, cikal bakalnya juga berupa kantor pos.
Sejak Selasa, 30 Agustus 2016 lalu, Ratu Maxima berkunjung ke Indonesia. Dia datang ke Indonesia dalam kapasitasnya sebagai Advokad Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Bangsa Bidang Inklusi Keuangan atau Nations Secretary General's Special Advocate for Inclusive Finance for Development (UNSGSA). Kunjungan Ratu Maxima di Indonesia, di antaranya untuk bertemu Presiden Joko Widodo beserta menteri dan kepala lembaga di bidang ekonomi, serta menghadiri acara Festival Fintech (Financial-Technology). Selama di Indonesia, Ratu Maxima selalu berbicara tentang inklusi keuangan dan strategi-strategi yang perlu Indonesia kerjakan untuk mencapainya.
Editor: Rony Sitanggang
