KBR, Jakarta - Kuasa Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Todung Mulya Lubis masih menunggu data dari kementerian terkait rencana menggugat Pingtan Marine Enterprise di bursa saham Internasional.
"Kita masih mengumpulkan datanya, kita sudah bertemu dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dua kali, tetapi data-data masih dikumpulkan oleh Kementerian," jelas Kuasa Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan Todung Mulya Lubis kepada KBR, Rabu (23/9/2015).
Menurut Todung, pihaknya masih akan menunggu dan meneliti data yang akan diserahkan dalam satu dua hari ini. Kata dia, data itu akan digunakan untuk menjerat Pingtan Marine Enterprise dan pihak pengelola bursa Nasdaq agar memberikan sanksi emiten perikanan tersebut.
"Kita masih pelajari dulu karena datanya belum sampai ke kita semua. Kita sedang menunggu, satu dua hari ini mau disampaikan ke kita tapi kita belum terima," tambahnya.
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memastikan agar Pingtan Marine Enterprise tidak mendapatkan dana publik melalui bursa saham.
Pingtan Marine Enterprise diduga perusahaan pelaku pencurian ikan ilegal. Pingtan Marine Enterprise memiliki hubungan kepemilikan, hubungan transaksi, dan hubungan manajerial dengan PT Avona Mina Lestari, PT Dwikarya Reksa Abadi, PT Aru Samudera Lestari dan PT Antarticha Segara Lines.
Keempatnya adalah perusahaan yang tergolong dalam perusahaan yang melakukan pelanggaran berat.
Editor: Quinawaty Pasaribu
Pengacara KKP Tunggu Data Jerat Pingtan Marine Enterprises
Kuasa Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Todung Mulya Lubis masih menunggu data dari kementerian terkait rencana menggugat Pingtan Marine Enterprise di bursa saham Internasional.

Kuasa Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Todung Mulya Lubis. ANTARA FOTO
Kirim pesan ke kami
WhatsappRecent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Strategi Perempuan Pengemudi Ojol Mengatasi Cuaca Ekstrem (Bag.4)
Arab Saudi Bangun Taman Hiburan Bertema Minyak di Tengah Laut
Menguji Gagasan Pangan Cawapres
Mahfud MD akan Mundur dari Menkopolhukam, Jokowi: Saya Sangat Hargai