KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo hari ini menggelar sidang kabinet paripurna bersama para menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI dan Kapolri. Sidang kali ini membahas usulan kebijakan dan penyederhanaan peraturan untuk menguatkan ekonomi nasional. Ini lantaran dalam catatannya, ada lebih dari 110 regulasi yang menghambat iklim usaha dan investasi.
"Saya ingin juga agar secepatnya revisi UU yang menghambat, apapun, pengadaan barang dan jasa, iklim usaha, itu segera direvisi. Saya harap UU yang baru agak direm, tapi revisi UU yang diperlukan lebih dimajukan. Kajian ini agar segera dilakukan," kata Jokowi dalam pengantar rapat, Rabu (2/9/2015).
Jokowi menambahkan, pekan ini ia, para menteri dan asosiasi dunia usaha akan menggelar rapat untuk menyelesaikan persoalan regulasi penghambat.
"Karena kalau tidak, pergerakan dunia usaha akan sulit untuk mengeluarkan modal dalam rangka investasi dan arus modal arus uang akan terhambat dari luar," kata Jokowi.
Salah satu aturan yang disebut Jokowi adalah Rancangan Undang-undang (RUU) Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang kini sedang dibahas di DPR. UU itu dibutuhkan untuk mengantipasi kemungkinan terjadinya krisis keuangan, seperti kasus bailout Bank Century pada tahun 2008 yang merugikan negara hingga Rp7,4 Triliun.?
Editor: Rony Sitanggang
