KBR, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) tembakau bisa mengakomodir kepentingan berbagai pihak. Ini dikatakan Anggota Badan Legislatif dari Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno menjawab alasan DPR memasukkan RUU Pertembakauan dalam Prolegnas 2015. Sebelumnya, RUU tersebut dituding menyokong kepentingan industri rokok.
"Kita tidak boleh buat UU yang sifatnya sektornya dan parsial. Kita ingin semua kepentingan diakomodasi. Kita percaya tidak, dalam sebuah UU bisa menjadi muara dari berbagai kepentingan. Menjaga kondisi yang bisa diterima semua kalangan," kata Hendrawan kepada KBR (10/9/2015)
Hendra menambahkan, RUU ini justru komprehensif dan holistik serta tidak mematikan kepentingan lain. Hendra melihat industri rokok tidak seharusnya dimatikan karena menghasilkan devisa tinggi.
Pernyataan tersebut berkebalikan dari pendapat Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi yang menyebut Indonesia akan ditertawakan dunia internasional jika membuat UU yang melindungi tembakau. Pasalnya, kata Tulus, makin banyak negara yang menandatangani Framework Convention on Tobacco Control yakni sebuah perjanjian internasional untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya rokok.
Editor: Rony Sitanggang
