KBR, Jakarta - Gubernur Sulawesi Tengah, Longky Djanggola siang tadi dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Muhammad Heri Surya selaku Direktur PT Sulteng Mineral Mandiri dan PT Sulteng Industri Mandiri atas dugaan pidana penipuan dan penggelapan kontrak lahan seluas 13000 hektar. Kuasa Hukum pelapor, Fredi K Simanungkalit menerangkan bahwa sebelumnya telah terjadi kontrak secara tertulis antara pihaknya dengan Gubernur Sulteng. Kontrak tersebut dicapai karena pihaknya telah memenuhi semua prasyarat yang diajukan. Namun, hingga saat ini hak penggunaan lahan tersebut belum juga turun dan malah diklaim oleh pihak lain. Lahan tersebut direncanakan akan dijadikan lahan tambang Batubara.
"Setelah diajukan permohonan sesuai yang diharapkan, melaksanakan kewajiban-kewajibannya seluruhnya, ternyata hal-hal yang sudah dijanjikan kepada klien kami tidak pernah direalisasikan sama sekali. Justru setelah kami selidiki kembali, lahan itu sudah jatuh ke tangan pihak ketiga yang tadinya dijanjikan kepada klien kami. Sementara klien kami sudah rugi dan kena pinalti dari perusahaan yang ada di Cina karena kami tidak berhasil menentukan lokasi yang sudah dijanjikan sampai hari ini," ungkapnya, Rabu (9/9).
Pelapor tidak mempermasalahkan bilamana proses perkara tersebut harus ditunda hingga masa pilkada selesai. Menurutnya pelaporan tersebut tidak ada kaitannya dengan ranah pilkada.
Sebelumnya, Kapolri Badrodin Haiti pada pertengahan Agusutus lalu menyatakan bahwa penyelidikan terhadap kasus yang menyeret calon kepala daerah akan ditunda hingga masa Pilkada selesai. Hal tersebut diklaim sebagai bentuk netralitas Polri dalam pelaksaan Pilkada.
Editor: Rony Sitanggang
